Setelah Hak Angket Lalu Hak Menyatakan Pendapat?

Seorang kawan yang suka berkomentar sinis tentang kinerja DPR dan Pemerintah berkata lantang: “Ya, kalau DPR itu jantan, di-IMPEACH saja tu pak BOEDIONO, dan tekan presiden SBY agar mau menurunkan bu SRI MULYANI dari jabatannya.”

Terkesan sangat emosional, namun ada benarnya juga. Ini kan HAK ANGKET? Hak penyelidikan! Bukan lagi INTERPELASI yang menginginkan sekedar jawaban. Hasilnyapun sudah terang benderang dan diketahui publik. Melalui VOTING yang cukup alot, RAPAT PARIPURNA DPR memutuskan: ada kesalahan dalam kebijaksanaan penyelamatan dan bailout BANK CENTURY. Meskipun tidak menyebut nama, publik juga tahu pejabat yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Menkeu SRI MULYANI mantan Gubernur BI BOEDIONO.

foto detikcomApakah DPR akan berhenti pada titik ini? Publik pasti sepaham, bahwa HAK ANGKET yang menyedot puluhan milyar uang rakyat, terasa terlalu mewah, jika hanya menelorkan REKOMENDASI HUKUM bagi pemerntah dan institusi terkait. Sebuah rekomendasi yang sebenarnya dapat dilakukan DPR tanpa melakukan HAK ANGKET.

Justru saya merasa heran, mengapa RAPAT PARIPURNA secara tegas tidak merekomendasikan untuk menindak lanjuti keputusan DPR, atas adanya kesalahan kebijaksanaan pemerintah terkait penyelamatan dan bailout BANK CENTURY, dengan menggelar HAK MENYATAKAN PENDAPAT? Suatu rekomendasi logis atas kesimpulan dari pelaksanaan HAK ANGKET.

Memang pelaksanaan HAK MENYATAKAN PENDAPAT ini dapat mengarah kepada upaya PEMAKZULAN Wapres BOEDIONO dan bahkan Presiden SBY. Hal yang pasti akan ditentang habis-habisan terutama oleh. PARTAI DEMOKRAT. Namun bukankah ini merupakan konsekuensi logis dilakukannya HAK ANGKET yang lantas diperdalam dengan menggelar HAK MENYATAKAN PENDAPAT?

Kalaupun nantinya HAK ANGKET dan HAK MENYATAKAN PENDAPAT bermuara pada PEMAKZULAN terhadap Wapres BOEDIONO dan atau Presiden SBY, lebih baik itu dilakukan sekarang daripada merongrong mereka sepanjang masa pemerintahannya. Atau menggantung kasusnya dan menjadikan mereka sebagai SANDRA POLITIK, untuk permainan POLITIK DAGANG SAPI.

Jika tidak berani, ya tidak usah gagah-gagahan melakukan HAK ANGKET segala!

Foto dukumentasi detikcom

One response to “Setelah Hak Angket Lalu Hak Menyatakan Pendapat?

  1. dsusetyo Maret 17, 2010 pukul 3:31 am

    Salam kenal.

    Mas Eko menurut saya, politik adalah kepentingan. Kalau dirasa penting mereka akatn ke sana juga dengan cara apa pun. Sedangkan apa kepentingannya, mereka sendiri yang tahu.

    Sebagai rakyat biasa seperti Anda, terus terang saya belum bisa melihat gerakan-gerakan politik semacam ini berdaya guna buat rakyat. Karena yang korup bukan lagi orang tapi sistemnya. Saya masih ingat dulu ketika pak Kwik Kian Gie pada akhirnya tidak bisa apa2 sebagai ketua Bappenas, bukan karena beliau tidak kompeten tapi tidak didukung oleh sistem yang kondusif di sekelilingnya.

    Mungkin kalau para pejabat sudah mau naik angkot ke kantor mereka, dan menganggap jabatan sebagai amanah rakyat dan bukannya kekuasaan, Indonesia bisa berubah? Kalau tidak begitu, hmmmm…… cape deh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s