Pansus Lagi… Apa Nggak Bosan?

Geram karena permasalahan perpajakan yang tak kunjung selesai, teristimewa setelah bergulirnya kasus GAYUS TAMBUNAN, Komisi III DPR bermaksud membuat PANSUS MAFIA PAJAK.

Menurut Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman, pembentukan PANSUS MAFIA PAJAK ini merupakan realisasi fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja Pemerintah, teristimewa Ditjen Pajak.

Namun pertanyaannya, apakah pembentukan PANSUS itu benar-benar urgen dan diperlukan untuk menyelesaikan beragam permasalahan dan penyelewengan di instansi pajak itu?

Berkaca pada PANSUS CENTURY, yang hanya melahirkan sebuah rekomendasi yang tidak jelas kelanjutannya, banyak yang berpandangan miring terhapadap MAKSUD BAIK DPR ini. Menurut saya, secara politis hasil PANSUS CENTURY seharusnya ditindaklanjuti dengan melakukan HAK MENYATAKAN PENDAPAT. Hal ini adalah konsekuensi dari keputusan RAPAT PARIPURNA DPR, yang menyatakan ada kesalahan pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono, yang waktu itu masih menjabat Gubernur BI. Sementara itu dalam pidatonya menanggpi hasil PANSUS, Presiden SBY terang-terangan menyatakan hal yang sebaliknya.

Kembali ke masalah pembentukan PANSUS MAFIA PAJAK, kalau ujung-ujungnya hanya untuk menelorkan sebuah rekomendasi, dan fakta-fakta yang masih harus didalami serta ditindaklanjuti instansi yang sedang menangani kasusnya… Buat apa membentuk PANSUS MAFIA PAJAK atau PANSUS-PANSUS lainnya, yang menyedot anggaran negara tidak sedikit.

Bukankah tanpa PANSUS, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi dan kinerja Komisi III dan XI khususnya, DPR masih dapat melakukan pengawasan dan mendorong instansi terkait, baik Pemerintah, Ditjen Pajak, Kepolisian maupun KPK, agar mengupayakan secepat mungkin penyelesaian masalah perpajakan dan penyelewengannya secara profesional dan terbuka?

Sebenarnya ada hal paling mendesak yang dapat dilakukan DPR untuk memberantas korupsi, penggelapan dan penyalahgunaan jabatan, diseluruh instansi Pemerintah termasuk DPR di pusat dan daerah. Bukan hanya di Ditjen Pajak, Kepolisian, Kejaksaan dan MA saja. Hal yang sangat mendesak untuk dibahas dan dibuat itu adalah UU AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK. Sebuah UU yang mewajibkan setip orang yang mendapatkan gaji dari APBN, untuk menjelaskan dan membuktikan asal penghasilan yang dipandang tak wajar.

Kecuali jika para Anggota Dewan itu hanya menganggap PANSUS-PANSUS yang mereka buat, seperti pendapat miring yang beredar di masyarakat, hanya sebagai semacam PROYEK untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau benar demikian… APA MAU DIKATA?

2 responses to “Pansus Lagi… Apa Nggak Bosan?

  1. qflee April 4, 2010 pukul 6:06 am

    Maksudnya DPR jadi MARKUS PANSUS, he he. Saya setuju dgn UU Pembuktian Terbalik.

  2. debodor April 5, 2010 pukul 11:11 am

    benar mas eko,buat apa rapat cape-cape klo hasilnya cuma rekomendasi dan tidak ada efek jera buat si pelaku cuma menghambur-hamburkan uang negara saja lebih baik optimalkan saja komisi-komisi yang ada toh fungsinya sama saja…pengawasan dan kerjanya lebih tidak berbelit-belit

    (makasih mas dah mampir di blogku, aku tunggu kunjungan berikutnya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s