Babak Baru Kasus Bibit Dan Chandra

foto detikcomBabak kedua kasus BIBIT-CHANDRA akan segera dimulai. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjaja, atas dikeluarkannya SKPP kasus Bibit-Chandra.

Dilihat dari maraknya pro-kontra di media, tentang keputusan PN Jaksel itu dan debat soal perlu tidaknya Kejaksaan mengajukan banding, nampaknya kasus ini akan kembali ramai dan menyita perhatian publik. Satu pertanyaanpun sempat menyeruak dari benak saya, yaitu: apakah gugatan praperadilan yang akhirnya dimenangkan Anggodo, akan berpengaruh terhadap proses hukum kasusnya dan kasus-kasus lain yang sedang ditangani KPK?
Karena kalau Kejaksaan tidak melakukan banding atau kalah lagi, otomatis kasus Bibit-Chandra akan melenggang ke pengadilan dan kedua Pimpinan KPK tersebut harus non-aktif.

Pengeluaran SKPP terhadap kasus yang sudah P 21 tersebut memang terkesan sangat dipaksakan. Alasan sosiologis yang dijadikan dasar penghentian perkara tersebut, sebagai bentuk intervensi Presiden setelah menerima rekomendasi TIM 8, tak dapat diterima oleh Hakim.

Sejak awal bergulir, kasus Bibit-Chandra sangat kontroversial. Dimulai dari testimoni Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang tersandung kasus pembunuhan Nasroedin Zulkarnain, yang ditindak lanjuti oleh Kepolisian hingga ditetapkannya Bibit dan Chandra sebagai tersangka.

Kasus dugaan pemerasan atau suap terhadap kedua Wakil Ketua KPK tersebut menggelinding liar dan memicu pro-kontra di masyarakat. Apalagi setelah keluar pernyataan kurang bijaksana dari Komjen Susno Duadji, KABARESKRIM POLRI pada saat itu, tentang pertarungan antara CICAK melawan BUAYA. Diikuti dengan penayangan sidang Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan hasil sadapan sadapan telpon Anggodo, yang menggulirkan adanya dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra dan upaya pelemahan KPK.

Suasana yang tidak kondusif waktu itu memaksa Presiden turun tangan, dengan pembentukan TIM 8 yang akhirnya merekomendasikan penghentian kasus Bibit-Chandra. Pada saat itu pula sudah ada pihak yang menentang penghentian kasus dengan cara-cara seperti ini, dan berencana melakukan gugatan praperadilan terhadap pengeluaran SKPP oleh Kejaksaan.

Sekarang ketika besar kemungkinan kasus Bibit-Chandra dibuka kembali dan masuk ke pengadilan, Semua pihak hendaknya bersikap bijaksana dalam merespon kejadian ini. Semua pihak, Pemerintah LSM dan publik, hendaknya bersepakat bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah hukum adalah di pengadilan. Tinggal bagaimana Pemerintah dan masyarakat dapat mendorong dan mengawal agar pengadilan dan institusi terkait dapat bekekerja secara profesional dan independen

Masyarakat, LSM dan Pers hendaknya tidak terbiasa berwacana liar, mengkaitkan kejadian ini dengan kejadian itu, yang akhirnya justru malah semakin memperkeruh suasana dan mengganggu penyelesaian kasusnya secara adil dan tuntas.

Terkait dengan eksistensi KPK jika Bibit dan Chandra menjadi terdakwa dan harus non-aktif, Pemerintah dan kita semua harus segera mencari solusi yang tepat, agar institusi ini dapat tetap berfungsi secara optimal. Kita semua tahu, banyak perkara besar yang dibebankan kepada KPK, untuk segera diselesaikan secara hukum.

Foto dokumentasi detikcom

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s