Kasus Misbakhun Bukan Kasusnya DPR

foto media indonesiaTingkah laku Anggota DPR itu memang kadang terlihat aneh dan terkesan berlebihan. Kadang mereka lebih mengedepankan emosi daripada nalar. Kadang mereka susah memisahkan antara kepentingan individu, golongan dan kepentingan umum. Padahal salah satu point sumpah yang mereka ucapkan saat dilantik adalah: akan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Hari ini, anggota Komisi III DPR menerima kedatangan Muhammad Misbakhun, Anggota Komisi VI dan salah satu pemrakarsa ANGKET CENTURY. Dalam pertemuan itu Politisi PKS yang didampingi pengacaranya, menjelaskan seputar kasus LC fiktif Bank Century yang kemudian bergeser ke kasus pemalsuan dokumen, yang menimpa dirinya. Hasilnya?

ABRAKADABRA! Anggota K III menyatakan akan memberikan perlindungan -politik?- kepada Misbakhun. Mereka menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan politisi PKS tersebut, yang direncanakan besok rabu 21 april di MABES POLRI. Konon untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap rekan mereka berlangsung secara adil, independen dan tidak dibelokkan kemana-mana. Namun, bukankah hal ini mutlak tugas dari tim pengacara yang nantinya mendampingi Misbakhun?

Jika kehadiran mereka, konon seperti yang dikatakan seorang Anggota Dewan, adalah untuk melakukan fungsi pengawasan, apakah hal ini tidak terkesan berlebihan? Apakah mereka pernah menghadiri pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di KPK seputar SKANDAL CENTURY untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar, sesuai rekomendasi mereka?

Sejauh pemahaman saya, fungsi pengawasan DPR semestinya dilakukan terhadap kasus-kasus yang menyangkut kepentingan Negara dan HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, bukan yang hanya menyangkut HAJAT HIDUP PERSEORANGAN.

Kasus yang mendera Misbakhun jelas hanya terkait dengan kepentingan pribadi beliau. Kalau kemudian dikaitkan dengan tekanan dan upaya balas dendam oleh pihak tertentu karena beliau salah satu pemrakarsa ANGKET CENTURY, sehingga dapat dianggap sebagai serangan terhadap Anggota Dewan, hal ini baru dugaan politik yang belum menjadi fakta hukum.

Anggota Dewan, terutama anggota Komisi III DPR, seharusnya tidak terjebak pada euforia fungsi dan kewenangannya yang sedemikian besar, sehingga kehilangan orientasi dan bergerak seperti orang mabuk.

Kasus yang menimpa Misbakhun bukan Kasusnya DPR. Kasusnya DPR adalah kasus-kasus besar, seperti SKANDAL BANK CENTURY yang sampai saat ini belum ketahuan ujung pangkalnya, meskipun DPR telah berjibaku dengan menggelar HAK ANGKET, dan mungkin akan berlanjut ke HAK MENYATAKAN PENDAPAT!

Foto dokumentasi Media Indonesia

One response to “Kasus Misbakhun Bukan Kasusnya DPR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s