Mekanisme Pergantian Pimpinan KPK… Untuk Mengantisipasi Situasi Darurat… Ketika Ada Pimpinan Yang Dinonaktifkan

Kepemimpinan di KPK memang tidak dirancang untuk mengantisipasi dan dapat bekerja dalam keadaan darurat, sehingga ketika, oleh karena suatu sebab, 2-3 pimpinannya berhalangan atau dinon-aktifkan, Lembaga Anti Korupsi itu dikhawatirkan bisa lumpuh.

Itulah yang sekarang mungkin akan terjadi karena dua wakil pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, akan segera menyandang status terdakwa dalam kasus penyuapan dan penyalah-gunaan wewenang. Hal ini terkait keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan pengeluaran SKPP oleh Kejaksaan Agung dalam perkara Bibit-Chandra tidak sah.

Ketidak lengkapan unsur pimpinan dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK dan menimbulkan permasalahan keabsahan keputusan yang diambil di kemudian hari.

Sementara itu, pengangkatan pimpinan pengganti membutuhkan proses panjang karena harus melibatkan DPR.

Agak menyimpang dari pembahasan di atas, saya mencoba mengilustrasikan, tentang sebuah SATUAN TEMPUR di sebuah medan perang. Sebuah SATUAN TEMPUR yang baik tidak hanya dibekali dengan persenjataan yang baik dan dukungan logistik yang memadai, namun juga sistem komando yang fleksibel dan dapat beradaptasi dalam berbagai situasi yang ekstrim. Jadi ketika sang komandan tewas atau terluka parah sehingga tak dapat memegang komando, wakil atau tentara yang pangkatnya paling tinggi dari yang tersisa, secara otomatis akan menggantikannya. Bahkan dalam keadaan tertentu, seorang SERSAN dapat mengambil peran seorang LETNAN. Pasukan tidak harus menunggu droping komandan baru dari markas besar, karena kekosongan pimpinan bisa berakibat fatal terhadap kinerja pasukan. Dan untuk itu taruhannya adalah nyawa, dan strategi global untuk memenangkan peperangan.

Mungkin mekanisme kepemimpinan tersebut di atas terlalu ekstrim untuk diterapkan di KPK. Namun jika kelengkapan unsur pimpinan adalah hal yang urgen dan mutlak demi keabsahan keputusan yang diambil, boleh jadi mekanisme pergantian pimpinan seperti yang saya ilustrasikan di atas, adalah yang paling mungkin dan logis untuk diterapkan. Meskipun untuk itu diperlukan revisi UNDANG-UNDANG.

Satu pemikiran lagi saya kemukakan dalam tulisan ini, yaitu dari lima unsur pimpinan KPK, sebaiknya tidak semua didrop dari luar. Setidak-tidaknya dua unsur pimpinan, sebaiknya DITUMBUHKAN dari dalam. Selain dapat dijadikan tangga karier bagi anggota KPK yang kompeten, berdedikasi dan berprestasi, hal tersebut juga untuk memastikan agar selalu ada dua unsur pimpinan yang sudah beradaptasi baik dengan mekanisme kerja KPK.

Betapapun KPK harus menjadi lembaga yang tak ada matinya, sampai keadaan darurat korupsi terlewati dan kasus-kasus korupsi dapat diselesaikan oleh lembaga hukum yang telah ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s