Anggaran 15 M per Dapil…GOLKAR Ngotot…Untuk Kepentingan Rakyat atau Anggota DPR?

Ngototnya GOLKAR untuk menggolkan usulan ANGGARAN 15 M PER DAPIL pada RAPBN 2011, menunjukkan ketidakpekaan mereka terhadap pendapat rakyat tentang Anggota Dewan, jika urusanya sudah menyangkut uang!

Meskipun mulut mereka sampai berbusa saat menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi kepentingan rakyat, tak secara otomatis akan membuat rakyat mempercayainya. Masyarakat akan tetap menganggap ada kepentingan pribadi dibalik usulan ANGGARAN 15 M PER DAPIL tersebut.

Bahkan jauh-jauh hari GOLKAR mengancam akan terjadi DEADLOCK pada saat pembahasan RAPBN 2011, jika ada penolakan resmi dari Pemerintah atas usulannya itu.

Ironisnya, meskipun GOLKAR menyatakan usulannya itu sudah mendapatkan persetujuan dari PARPOL anggota koalisi yang lain, belakangan beberapa partai politik, PD… PKS…PAN…PKB, telah membantahnya.

Dalam pandangan saya, usulan ANGGARAN 15 M, untuk setiap Anggota Dewan per daerah pemilihan atau dapil, agak aneh. Kalaupun tujuannya untuk pemerataan pembangunan di daerah, mengapa realisasi anggaran pembangunan yang seharusnya menjadi domain EKSEKUTIF mesti dieksekusi oleh anggota LEGESLATIF? Jangan-jangan ini hanyalah akal-akalan Anggota Dewan dari Partai GOLKAR dan yang lain, untuk memelihara ikatan dengan konstituennya secara gratis karena akan dibiayai oleh negara!

Hal tersebut diatas bukannya tidak mungkin. Selama inipun banyak yang menduga DANA RESES yang seharusnya digunakan secara efisien untuk membiayai upaya penyerapan aspirasi rakyat, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan memberikan sumbangan-sumbangan kepada konstituen, yang kental aroma MONEY POLITIK-nya.

Jika benar upaya membantu pemerataan pembangunan yang dijadikan alasan, hal ini masih dapat dilakukan dengan mengefektifkan FUNGSI PENGAWASAN yang melekat pada Anggota DPR, dan mendorong Pemerintah untuk merealisasikannya. Tak perlu mereka terjun langsung menjadi operator, atau dalam bahasa sinisnya CALO proyek-proyek pembangunan.

Selain itu jika usulan GOLKAR disetujui, cukup besar dana yang harus dialokasikan, sekitar 8 trilyun rupiah, yang dapat dipastikan akan memotong alokasi anggaran untuk Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup tulisan pendek ini, saya mengutip pernyataan seorang teman:

Sudah terlalu banyak hal yang harus dikerjakan para Anggota DPR, tetapi belum semua mereka kerjakan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, namun belum semua terselesaikan. Mengapa masih juga ingin merebut pekerjaan orang lain?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s