Susno Duadji Mengajukan Judicial Review Pasal 10 Ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban …Cermin Inkompetensi LPSK

Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 10 ayat 2 UU NO 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Tim Pengacara Susno Duadji, merupakan refleksi inkompetensi LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melindungi saksi.

Satu-satunya pihak yang seharusnya paling berkepentingan untuk mengajukan uji materi pasal 10 ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban, adalah LPSK itu sendiri, bukan Susno Duadji. Karena kerancuan pasal tersebutlah yang membuat LPSK gagal menjalankan fungsinya untuk melindungi sang Whistle Blower.

Namun alih-alih mengajukan uji materi terhadap pasal yang menghambat kinerjanya, justru LPSK menunjukkan kemanjaannya, dengan meminta campur tangan langsung Presiden SBY untuk menekan Polri agar mau menyerahkan pak Susno ke dalam perlindungannya.

Sebagai lembaga yang berpotensi sering mengalami benturan kepentingan dengan Polri, seperti pada kasus Susno, LPSK seharusnya mempunyai power dan wibawa lebih besar. Bukannya menjadi lembaga underdog yang tak punya nyali, sehingga terkesan layak untuk diremehkan.

Namun sekarang LPSK hanya bisa menunggu. Menunggu hasil judicial revie yang diajukan pihak Susno Duadji. Menunggu campur tangan Presiden SBY. Menunggu Polri berubah pikiran dan mengijinkan LPSK memindahkan mantan Kabareskrim ke safe house miliknya.

Lalu apa yang dapat diharapkan dari lembaga semacam ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s