Tolak Kembali RPM Konten Multimedia…Bisakah Media Massa Mengatur Dirinya Sendiri?

imageSUARABANGET.COM-Meledaknya kasus video mesum dengan pelakon yang diduga trio Ariel-Luna-Tari, dan semua dampak buruk akibat peredarannya di dunia maya dan dunia nyata, membuat Pemerintah berpikir untuk kembali berusaha memberlakukan RPM Konten Multimedia.

Namun upaya ini segera mendapat tentangan dari berbagai pihak, terutama oleh para praktisi multimedia dan pers. Menurut mereka jika RPM ini diberlakukan, akan berpotensi mengancam kebebasan dan demokratisasi pers. Apalagi menurut mereka pembahasannya belum melibatkan Dewan Pers, Serikat Penerbit Suratkabar dan organisasi pers lainnya

Leo Batubara, seorang mantan Wakil Ketua Dewan Pers, dalam sebuah diskusi sempat mengemukakan kecurigaannya, bahwa lambannya Pemerintah dan Polisi dalam menangani kasus video mesum pasangan artis tersebut, merupakan rekayasa untuk membentuk opini publik bagi pemberlakuan RPM Konten Multimedia tersebut.

Tetapi masalahnya, apakah tanpa adanya Peraturan Menteri itu pers dan pelaku multimedia lainnya dapat mengatur diri sendiri untuk tidak memuat atau mempublikasikan konten yang dilarang?

Faktanya, kehebohan di publik terkait beredarnya video mesum dengan pelakon yang diduga Ariel-Luna-Tari tersebut, melibatkan peran pers dan multimedia, terutama TV, yang memblow-up kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, media TV yang bisa ditonton oleh semua orang tanpa memandang umur, menayangkan berulang-ulang potongan-potongan adegan mesum, yang meskipun telah diblaurkan atau disensor sebagai ilustrasinya. Sesuatu yang justru memicu rasa penasaran, terutama pada anak-anak dan remaja untuk mencari dan menonton video tak senonoh itu.

Hasilnya…traffic pencarian video Ariel-Luna-Tari di dunia maya meningkat tajam. Ironisnya hal ini terjadi, sebagian, karena peran pers dan media masa yang berperan seperti layaknya pengiklan melalui pemberitaanya yang cenderung vulgar dan mengedepankan sensasi, hanya demi tiras dan rating.

OK! Saya setuju tidak mendukung pemberlakuan RPM Konten Multimedia. Tetatapi terlalu muluk-muluk atau berlebihankah jika saya berharap, pers dan pelaku atau praktisi multimedia dapat mengatur dirinya sendiri, terhadap konten-konten yang akan diatur dalam Peraturan Menteri tersebut? Terutama konten pornografi dan konten yang bersifat SARA yang masih terlalu peka untuk masyarakat Indonesia?!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s