Mengabaikan Keputusan MK SBY Terjitak

foto

Hendarman Soepandji-foto doc. kompas.com

Daripada ikut-ikutan meributkan soal keputusan MK sebagai jawaban uji materi terhadap UU Kejaksaan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, yang konon kurang tegas dan multitafsir, Pemerintah dan Presiden SBY lebih baik segera memberhentikan secara resmi Hendarman Soepandji sebagai Jaksa Agung. Toh setelah itu dapat segera diterbitkan kepres pengangkatannya kembali, kalau memang Presiden SBY masih enggan melepaskannya.

Mencoba mengulur waktu dan mencoba berdebat soal keputusan MK tanggal 22 september yang lalu, hanya akan membuat citra Pemerintah dan Presiden SBY semakin turun menuju titik nadir. Lagipula belakangan toh sudah santer terdengar Pemerintah sudah merencanakan akan penggantian Jaksa Agung dan sedang mempersiapkan penggantinya. Jadi sebenarnya hal ini hanya masalah waktu yang dipercepat.

Selain itu, pembangkangan terhadap keputusan MK yang jelas-jelas menyatakan bahwa masa jabatan Jaksa Agung seharusnya mengikuti masa jabatan Presiden dan Kabinetnya, merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika Pemerintah dan Presiden boleh mengabaikan keputusan MK, mengapa yang lain tidak?

Apa sih susahnya memberhentikan Hendarman Soepandji yang oleh MK telah dinyatakan sudah tidak sah menjabat sebagai Jaksa Agung sejak dikeluarkannya keputusan tanggal 22 september 2010? Ada persoalan lain diluar masalah tafsir UU Kejaksaan atau memang reflek Pemerintah dan Presiden SBY yang memang sudah terkenal lamban?



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s