Deponeering, Setelah Itu Apa?

foto

Bibit dan Chandra-foto kompas.com

Terkesan ragu setelah PK SKPP kasus Bibit dan Chandra ditolak MA, akhirnya hari ini Kejaksaan Agung memutuskan untuk men-deponeering, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, kasus dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Langkah yang langsung diapresiasi positif oleh Indonesian Corruption Watch. ICW menganggap deponeering adalah langkah bagi tepat bagi Kejaksaan Agung untuk mengoreksi SKPP yang dianggap lemah, dan meretas opini publik bahwa mereka merupakan bagian dari rekayasa kasus Bibit dan Chandra.

Kejaksaan Agung sendiri mempunyai dua alasan utama mengapa mereka memilih deponeering.Pertama sebuah alasan hukum, karena dengan mengajukan Bibit dan Chandra ke pengadilan, akan meningkatkan statusnya menjadi terdakwa dan harus dinon-aktifkan sebagai Pimpinan KPK.

Jika hal tersebut di atas terjadi, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih menjadi momok di Indonesia. Dampak non hukum inilah yang menjadi alasan kedua bagi Kejaksaan Agung, mengapa lebih memilih mendeponeering kasus Bibit dan Chandra, daripada mengajukannya ke pengadilan.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan deponeering berarti kasus Bibit dan Chandra dapat dianggap telah selesai? Bagi Bibit dan Chandra tentu demikian. Namun di sisi lain masih harus diusut soal kebenaran adanya upaya kriminalisasi terhadap kedua Pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Kepolisian. Bahkan seorang politikus dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, mulai menyuarakan agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, terkait masalah tersebut di atas.

Pengusutan tentang dugaan upaya kriminalisasi Bibit dan Chandra yang dipersangkakan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Agung ini sangat penting, karena terkait dengan sahnya alasan Kejaksaan Agung yang akhirnya terpaksa mengeluarkan keputusan deponeering, setelah SKPP yang dikeluarkan dianggap lemah dan telah dibatalkan oleh pengadilan, atas dasar gugatan Anggodo Wijojo.

Selain itu, kekhawatiran penon-aktifan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah jika harus diajukan ke pengadilan akan mengganggu kinerja KPK, mengisyaratkan adanya titik lemah dari lembaga pemberantas korupsi ini. Semestinya mulai saat ini para pembela dan semua pihak yang benar-benar peduli pada ketangguhan KPK, mulai memikirkan soal mekanisme pergantian pimpinan KPK dalam situasi darurat seperti ini, agar lembaga ini dapat tetap berfungsi secara optimal. Jika tidak, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang kembali.

Namun faktanya, untuk memilih seorang Ketua KPK saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal hanya tinggal satu langkah lagi bagi DPR, Komisi III, untuk melakukan fit and proper test dan memilih salah satu dari dua calon yang telah diajuka panitia seleksi!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s